Penyuluh Agama Islam Kabupaten Tulungagung Ikuti Sosialisasi Prosedur Sertifikasi Produk Halal

Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa segala produk yang beredar dan diperjual-belikan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal kecuali produk haram. Sertifikat halal merupakan sebuah bukti bahwa produk tersebut tidak mengandung unsur haram dalam kandungan bahan ataupun cara pengelolaan yang disesuaikan dengan syariat islam.

Di Kabupaten Tulungagung, menurut KH Hadi Mohammad Mahfudz, masih ada masyarakat khususnya Usaha Menengah Kecil Masyarakat (UMKM) yang belum mengetahui cara mendapatkan sertifikat halal untuk produk mereka.

“Pemilik UMKM masih mendatangi Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung untuk mengurus sertifikat halal. Padahal sekarang yang menerbitkan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH) dibawah Kementerian Agama (Kemenag)” terang KH Hadi Mohammad Mahfudz yang menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten Tulungagung.

Maka dari itu, Penyuluh Agama Islam Kabupaten Tulungagung berinisiatif mengikuti sosialisasi prosedur sertifikat produk halal yang diadakan di aula Kemenag Kabupaten Tulungagung (3/10).

“Penyuluh Agama Islam Kabupaten Tulungagung yang mengikuti sosisalisasi prosedur sertifikasi produk halal ini sebanyak 25 penyuluh. Ada juga pelaku usaha dan tokoh masyarakat yang mengikuti sosialisasi ini” kata Ahmad Balya sebagai pelaksana kegiatan.

Menurut Balya, informasi sosialisasi tentang prosedur sertifikasi produk halal bisa disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam kepada anggota majelis taklim, khususnya anggota yang menjadi pelaku usaha. Dengan adanya informasi dari Penyuluh Agama Islam bisa mendorong pelaku usaha paham prosedur mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH Pusat.

“Jika mengetahui prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal, diharapkan pelaku usaha berbondong-bondong untuk mendapatkan sertifikat halal” harap Balya. (Isfi/Hanum)