Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kedungwaru Lakukan Pendataan Majelis Taklim

Selama ini, Majelis Taklim telah membantu negara dengan menjadi lembaga non formal. Hal itu tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dengan hadirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019, Majelis Taklim yang telah terdaftar di Kementerian Agama akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama.

“Supaya kita bisa kasih bantuan ke majelis taklim. Kalau tidak ada dasarnya’ nanti kita tidak bisa kasih bantuan,” tegas Menag Fachrul saat menjawab pertanyaan media usai menghadiri Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-53 UIN Imam Bonjol di Padang, Jumat (29/11/2019) seperti dikutip dari situs Kemenag.

Maka dari itu, Siti Kholifatun Nisa’ sebagai Penyuluh Agama Islam Kecamatan Kedungwaru melakukan pendataan kepada Majelis Taklim yang dibina.

“Sudah saya data tujuh Majelis Taklim di Desa Ringinpitu Kecamatan Kedungwaru dan Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru” kata Nisa’ (24/5).

Menurut Nisa’, setelah dilakukan pendataan maka Majelis Taklim akan langsung didaftarkan di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Pendataan berupa tempat dan waktu pelaksanaan Majelis Taklim, data pengurus, data jemaah atau anggota, data ustadz dan ustadzah, serta materi dan teknis pelaksanaan.

“Pengurus dan jemaah Majelis Taklim menyambut baik pendataan tersebut agar bisa didaftarkan di Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung” lanjut Nisa’.

Ketua Majelis Taklim Miftahul Jannah, Sringah, berharap pemerintah bisa membantu dalam pengelolaan Majelis Taklim.

“Setelah Majelis Taklim kami didaftarkan, semoga pemerintah bisa membantu pengelolaan, baik moril maupun materiil” harap Sringah. (Puspita Hanum).